Pages

Subscribe:
Angry Birds -  Help

Selasa, 04 Januari 2011

SMS Sebagai Alat Bukti


SMS Sebagai Alat Bukti
Oleh : Ahsan Dawi Mansur

Teknologi telah merambah semua sisi kehidupan, tak
terkecuali bidang hukum. Setelah beberapa waktu lalu kesaksian
melalui video conference dipergunakan dalam proses
persidangan, kini short massage service (SMS) banyak
digunakan untuk mengungkap kasus kejahatan. Pengungkapan
kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU), penyuapan yang
dilakukan oleh Teuku Syaifudin alias Popon kepada Ramadhan
Rizal dan M. Sholeh, serta kasus pemerasan oleh Andri Djemy
Lumanuauw terhadap Walter Singgalingging yang melibatkan
Hakim Herman Allositandi dalam perkara Jamsostek adalah
beberapa deskripsi kasus yang menggunakan SMS sebagai
sarana untuk mengungkap fakta hukum yang ada.
Dalam hukum acara pidana dikenal lima alat bukti, yaitu:
keterangan saksi, keterangan ahli (expertise), surat, petunjuk,
dan keterangan terdakwa (Pasal 184 ayat (1) KUHAP). Jika
hanya mengacu pada rumusan pasal tersebut maka tidak ada
peluang untuk menerapkan SMS sebagai alat bukti. Alat bukti
selama ini dipahami sebagai sesuatu yang dijadikan dasar oleh
hakim untuk memutus perkara. Berbeda dengan barang bukti
yang hanya berfungsi untuk menambah keyakinan hakim dalam
memeriksa perkara.
Penggunaan SMS sebagai alat bukti diperbolehkan dalam
hukum pidana khusus sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1)
UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Pasal tersebut menyebutkan bahwa selain alat
bukti yang diatur oleh KUHAP terdapat alat bukti lain yaitu
informasi dalam bentuk khusus. SMS adalah salah satu informasi
dalam bentuk khusus yang diperbolehkan dan telah diterapkan
dalam beberapa kasus korupsi.

Lebih lanjut dalam 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 30
Tahun 2002 disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup
dianggap telah sesuai jika telah ditemukan sekurang-kurangnya
dua alat bukti dan tidak terbatas pada informasi/data yang
diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan, baik secara biasa
maupun elektronik atau optik. Rumusan pasal di atas semakin
memperjelas diperbolehkannya SMS sebagai alat bukti dalam
hukum pidana khusus seperti korupsi.

Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999
menyebutkan bahwa penyelenggara jasa komunikasi wajib
merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh
pelanggan, kecuali untuk keperluan proses peradilan pidana


penyelenggara jasa komunikasi dapat merekam serta dapat
memberikan informasi yang diperlukan atyas permintaan tertulis
Jaksa agung, Kapolri dan penyidik.

Pakar hukum Pidana UI, T Nasrullah menegaskan SMS
hanya berlaku dalam hukum pidana khusus dan tidak berlaku
pada hukum pidana umum. Sementara pakar teknologi
komunikasi, Roy Suryo menyatakan SMS tidak dapat dijadikan
alat bukti tunggal. Penggunaan SMS sebagai alat bukti harus
didukung dengan keterangan ahli (expertise).

Lalu bagaimana peluang penggunaan SMS dalam hukum
acara perdata? Alat bukti dalam hukum acara perdata yaitu: alat
bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaanpersangkaan,
pengakuan dan sumpah (Pasal 164 HIR, 284 Rbg,
1866 BW).. Selain alat-alat bukti tersebut dalam hukum acara
perdata juga dikenal pemeriksaan setempat (discente) dan
keterangan ahli (expertise).

Alat bukti tertulis merupakan segala sesuatu yang memuat
tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi
hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan
dipergunakan sebagai pembuktian (Sudikno Mertokusumo:
1993). Sekilas pengertian di atas dapat dipergunakan untuk
melegalkan penggunaan SMS sebagai alat bukti. Namun jika


ketentuan tersebut dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) a
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai
yang menyebutkan semua alat bukti tertulis yang diajukan
dalam acara perdata harus dibubuhi meterai, maka SMS tidak
dapat dipergunakan sebagai alat bukti karena pada hakekatnya
SMS tidak dapat dibubuhi dengan meterai.

Untuk menjadi alat bukti, SMS dapat disandarkan pada
keterangan ahli. Keterangan ahli atau saksi ahli merupakan
keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga karena keahliannya
untuk memperoleh kejelasan bagi hakim dari suatu peristiwa
yang diengketakan. Keterangan ahli dalam konteks ini adalah
ahli dibidang telekomunikasi yang berguna untuk memberikan
penjelasan secara ilmiah mengenai otentisitas SMS, apakah
merupakan hasil rekayasa atau bukan.

Regulasi tentang kewajiban pelanggan telepon pra-bayar
untuk mendaftarkan identitasnya kepada penyelenggara jasa
komunikasi mulai April 2006 setidaknya akan mempermudah
pengadilan untuk memeriksa identitas pengirim SMS dalam
pembuktian di persidangan.

Di sisi lain, SMS yang diakui pleh pihak lawan di depan
persidangan bahwa SMS tersebut dikirim atau berasal dari
dirinya maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti atas dasar


pengakuan. Pengakuan merupakan keterangan sepihak di muka
persidangan yang pada intinya membenarkan suatu peristiwa
yang diajukan oleh pihak lawan.

Setidak-tidaknya SMS dapat dijadikan benda atau barang
untuk meyakinkan (demonstrative evidence) hakim sebagai
penunjang alat-alat buktiu yang ada. Seiring dengan
perkembangan teknologi hendaknya pemerintah mampu
mengakomodir lebih lanjut mengenai penggunaan SMS dalam
proses peradilan dalam rancangan undang-undang tentang
informasi dan transaksi elektronik yang sedang dipersiapkan.
Sehingga ke depan diharapkan hukum bisa berjalan seiring
dengan perkembangan teknologi.

Dimuat di: Koran Merapi, 13 April 2006

0 Komentar: