Pages

Subscribe:
Angry Birds -  Help

Selasa, 04 Januari 2011

Perkara Pidana di Pengadilan Agama

PERKARA PIDANA DI PENGADILAN AGAMA
Oleh: Ahsan Dawi Mansur

Bagi sebagian orang judul di atas terasa aneh, atau bahkan
mengada-ada. Pengadilan agama yang selama ini sering
diidentikkan dengan kasus-kasus peceraian, hak pengasuhan anak
atau harta bersama/gono gini yang dalam sistem hukum kita
masuk dalam ranah privat (perdata). Kondisi ini didukung tayangan
infotainment yang mempertontonkan kasus-kasus perceraian
selebriti dan publik figur di pengadilan agama, seakan-akan
pengadilan agama hanya mengurusi masalah perceraian belaka.

Lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU
Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama telah membawa
pengadilan agama ke paradigma baru. Berdasarkan ketentuan
pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 pengadilan agama merupakan
salah satu pelaku kekuasan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
Beragama Islam bisa diartikan orang yang memeluk agama Islam
maupun orang atau badan hukum yang menundukkan diri pada
hukum Islam.

Istilah perkara tertentu dalam pengertian di atas mencakup
perkara perdata dan pidana. Berbeda dengan kewenangan
sebelumnya yang diatur UU Nomor 7 Tahun 1989 , pengadilan
agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara perdata
tertentu seperti bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan lain-lain.
Sehingga tidak mengherankan selama ini masyarakat lebih
mengenal pengadilan agama sebagai pengadilan keluarga.

Selain itu UU Nomor 3 Tahun 2006 juga dijadikan landasan
hukum terbentuknya Mahkamah Syari’ah (pengadilan agama) di
NAD yang mempunyai wewenang diberbagai bidang, diantaranya
bidang jinayah (pidana). Mahkamah Syari’ah di NAD merupakan
konsekuensi dari penerapan syari’at Islam di serambi Makkah.
Mahkamah Syari’ah di NAD pada dasarnya sama dengan
pengadilan agama daerah lain di Indonesia, namun diberi
kewenangan khusus sebagaimana di atur oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu pertimbangan yang mendasari pemberian
kewenangan pengadilan agama dalam perkara pidana adalah
selama ini banyak ketentuan perundang-undangan di bidang
perkawinan yang mengatur sanksi pidana namun tidak berjalan
efektif. Sanksi pidana tesebut sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1),
(2), (3), (4) dan 5 UU Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU Nomor 32
Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah dan Rujuk jo. Pasal 61 ayat
(2) dan (3) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal
45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemeintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang pelaksanaan UU Perkawinan.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) sampai (3) UU Nomor 22 Tahun
1946 menyebutkan bahwa orang yang melakukan perkawinan
dengan seorang perempuan tidak berada di bawah pengawasan
pegawai yang yang berwenang diancam dengan hukuman denda
sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah). Sedangkan
orang yang menikahkan diancam hukuman kurungan selamalamanya
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,-
(seratus rupiah).

Ancaman hukuman juga berlaku untuk seseorang
laki-laki yang menjatuhkan talak atau melakukan rujuk tanpa
memberitahu kepada pejabat yang berwenang.
Dalam UU Perkawinan juga disebutkan ketentuan pidana
dalam hal perkawinan campuran. Perkawinan campuan yang
dimaksud bukan perkawinan antar agama, tetapi perkawinan yang
dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang salah
satunya adalah warga negara asing. Pasal 61 ayat (2) dan (3)
menyebutkan barangsiapa yang melakukan perkawinan campuran
tanpa memperlihatkan terlebih dahulu kepada pegawai pencatat
perkawinan surat keterangan atau keputusan pengganti diancam
hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Sedang Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan padahal
ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti
keterangan tidak ada diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya
3 (tiga) bulan.

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
mengenai pelaksanaan UU Perkawinan menjelaskan bahwa setiap
orang yang melangsungkan perkawinan tanpa memberitahukan
kepada Pegawai Pencatat Nikah, melangsungkan perkawinan tidak
dihadapan pegawai pencatat nikah, atau seorang suami yang
menikah lebih dari seorang (poligami) tanpa meminta ijin kepada
pengadilan agama diancam dengan hukuman denda setinggitingginya
Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan tersebut di atas nampaknya terlalu rendah karena
dibuat pada tahun 1946 dan 1975. Namun semangat untuk
menegakkan hukum dan melindungi kaum perempuan dan anakanak
yang sering menjadi korban dari pelaaksanaan perundangundangan
yang mengatur perkawinan yang tidak efektif, saat ini
diakomodir dalam Rancangan UndangUndang Hukum Terapan
Pengadilan Agama yang akan dibahas oleh badan legislatif.

Fenomena nikah sirri yang cenderung merugikan kaum
perempuan dan anak-anak merupakan contoh betapa lemahnya
penegakan hukum dibidang perkawinan. Hukum seakan-akan tidak
berdaya menghadapi praktek nikah sirri yang sering melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat. Kondisi ini yang perlu disikapi dengan
tegas.

Meskipun rumusan pasal-pasal di atas sebagian mampu
digunakan untuk menjerat pelaku dan orang yang telibat di
dalamnya, namun diperlukan regulasi yang tegas dan sistem kerja
yang jelas mengenai penegakan ketentuan-ketentuan yang ada.

Untuk itu masyarakat perlu mendorong segera disahkannya RUU
Hukum Terapan Peradilan Agama yang salah satu rumusannya
mengatur sanksi pidana bagi orang yang menikah tidak di hadapan
pegawai pencatat nikah dan siapa saja yang bertindak seolah-olah
sebagai pegawai pencatat nikah.

Selama ini kasus pelanggaran terhadap peraturan
perkawinan jarang sekali diproses. Jika ada pelanggaran yang
diproses biasanya menggunakan ketentuan Pasal 279 KUHP. Dalam
Pasal 279 KUHP disebutkan ancaman pidana penjara paling lama 5
tahun antara lain bagi siapa saja yang mengadakan perkawinan
padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya
yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk
itu.

Kasus pelanggaran terhadap perundang-undangan semakin
meningkat, namun sedikit sekali yang diproses hingga ke
pengadilan negeri. Oleh karena itu diperlukan payung hukum untuk
menangani pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
agar berjalan efektif. Kelahiran UU Nomor 3 Tahun 2006 yang
memberi kewenangan kepada pengadilan agama merupakan
jawaban atas problem riil yang dihadapi masyarakat.

Dimuat di: Koran Merapi, 4 Juli 2007

0 Komentar: