Pages

Subscribe:
Angry Birds -  Help

Selasa, 04 Januari 2011

Paradigma Baru Peradilan Agama

Paradigma Baru Peradilan Agama
Oleh: Ahsan Dawi Mansur

Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan. Eksistensi peradilan agama telah menjadikan
Umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah
perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah.
Peradilan agama hendak menegakkan substansi nilai-nilai hukum
yang mewarnai kehidupan umat Islam.

Perubahan signifikan di bidang ketatanegaraan dalam sistem
peradilan adalah penyatu-atapan semua lembaga peradilan (one
roof system) di bawah Mahkamah Agung RI. Reformasi sistem
peradilan tersebut diawali dengan dimasukkannya Pasal 24 ayat

(2) UUD 1945 dalam amandemen ketiga UUD 1945 dan dilanjutkan
dengan disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2005 tentang kekuasan
kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Konsekuensi dari penyatu-atapan lembaga peradilan adalah
pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial Peradilan Agama
dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Pengalihan tersebut
sebagai bagian dari perwujudan reformasi hukum untuk
menciptakan kelembagaan negara yang lebih kondusif bagi
tercapainya tatanan yang lebih demokratis dan transparan.

Meski telah beralih ke Mahkamah Agung, hubungan antara
Pengadilan Agama dengan Departemen Agama akan terus
berlangsung melalui peran Pengadilan Agama sebagai lembaga
yang berwenang untuk memberikan penetapan (itsbat) kesaksian
melihat bulan (rukyat al-hilal) dalam penentuan awal bulan pada
tahun hijriyah (terutama awal bulan Ramadhan, Syawal dan
Dzulhijjah). Pelaksanaan rukyat hilal dilakukan oleh Departemen
Agama dan lembaga/ormas-ormas Islam, sedangkan penetapan
(itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau
menyaksikan hilal (bulan baru) menjelang awal bulan hijriyah
dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berkaitan dengan hisab rukyat
Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan atau
nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan


waktu shalat. Di sisi lain, baik Pengadilan Agama maupun
Departemen Agama juga mempunyai kesamaan fungsi dalam
pembinaan keluarga sakinah.

Untuk merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
memberikan perluasan kewenangan sebagaimana terdapat dalam
Pasal 49. Pengadilan Agama bertugas dan menyelesaikan perkara
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam bidang perkawinan Pengadilan Agama mempunyai
kewenangan absolut dalam mengadili dan menyelesaikan masalah
penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebelum
lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan Pengadilan Agama
dalam pengangkatan anak yang merupakan bagian dari bidang
perkawinan sering dipertanyakan banyak pihak meskipun telah
lama dipraktekkan. Kini perkara pengangkatan anak di peradilan
agama telah mendapat landasan hukum yang kuat dan jelas.

Pada awal pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2006 wacana
yang berkembang dalam antara lain pemberian kewenangan


sengketa bank syariah kepada Pengadilan Agama seiring
tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Dalam
perkembangannya tidak hanya mencakup bank syar’iah, namun
meliputi ekonomi syariah yang kemudian diakomodir dalam
undang-undang ini. Jika diperinci kewenangan Pengadilan Agama
dalam ekonomi syariah mencakup: bank syariah, lembaga
keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah,
reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka
menengah syariah, dan bisnis syariah.

Rumusan Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan
Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai
perkara tertentu, berbeda dengan kewenangan sebelumnya yang
terbatas pada perkara perdata tertentu. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani
perkara pidana, terutama berkaitan dengan pelanggaran terhadap
Undang-Undang Perkawinan dan peratuan di bawahnya. Ketentuan
pidana yang dimaksud seperti ancaman pidana terhadap pelaku
penikahan yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah,
namun pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Pelanggaran
perkawinan sangat jarang yang diproses, kalaupun ada biasanya


diproses dengan ketentuan Pasal 279 KUHP, sehingga diperlukan
payung hukum dan institusi yang diharapkan dapat menegakkan
aturan mengenai pelanggaran perkawinan yaitu Pengadilan Agama.

Perubahan signifikan lainnya dari UU Nomor 3 Tahun 2006
adalah mengenai subjek hukum yang diperluas menjadi tidak
hanya orang Islam dalam pengertian teologis, akan tetapi
termasuk orang atau badan hukum yang menundukkan diri secara
sukarela kepada hukum Islam. Pilihan hukum dalam perkara waris
(alinea 2 Penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989) dihilangkan.
Dengan demikian perkara kewarisan bagi orang Islam mutlak
menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Kewenangan Peradilan Agama yang semakin luas harus
diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
aparatur pengadilan, sarana dan prasarana yang memadai, serta
ketentuan hukum yang aplikatif. Dengan demikian paradigma baru
peradilan agama benar-benar dapat menjawab tuntutan dan
problem hukum yang berkembang di masyarakat, semoga.

Telah dimuat di: Koran Merapi, 31 Agustus 2007

0 Komentar: